Ahok.Org -Setelah dua partai pengusung (PDIP dan Gerindra) menetapkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil dengan sebutan Ahok menjadi calon wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, banyak muncul pertanyaan soal Siapa Ahok?
Berikut beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan yang sering kali menyudutkan, berbau sekali SARA, dibilang Cina tidak layak pimpin Indonesia
Apa alasan Ahok terjun ke politik?
Ada Beberapa alasan:
Pertama, di tahun 1995 saya mengalami sendiri pabrik saya ditutup karena melawan pejabat yang sewenang-wenang. Meski saya datang dari salah satu keluarga cukup berada di kampung, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu bapak saya mengingatkan pada saya satu pepatah: orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan nantang pejabat. Saya sempat berpikir mau tinggal di luar negeri saja, tapi papa saya melarang dan mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih saya untuk memperjuangkan nasib mereka. Jujur waktu itu saya tertawa di dalam hati.
Kedua, sejak kecil saya melihat bagaimana bapak saya dengan mudahnya membantu orang. Bahkan dia rela untuk berhutang demi bisa membantu rakyat. Secara perlahan saya pun jadi ikut mencontoh papa. Papa saya mengatakan bahwa jika saya suka lawan pejabat dan suka bantu orang miskin, lebih baik jadi pejabat saja karena kita tidak akan pernah punya cukup uang untuk bantu orang miskin. Misalnya 1 milyar kita bagikan kepada masyarakat masing-masing 500 ribu, hanya akan cukup dibagi untuk 2000 orang. Mereka pasti juga akan kembali jadi miskin. Tapi jika saya gunakan 1 milyar itu untuk berpolitik merebut APBD, saya bisa menguasai anggaran APBD (yg juga merupakan uang rakyat) dan dapat membuat kebijakan2 yang bisa mendatangkan KEADILAN SOSIAL. Karena pengalaman pahit pribadi, beban sosial di nurani saya, dan keyakinan di atas, saya putuskan untuk berpolitik.
Benarkah Ahok anti korupsi?
Saya bisa dipilih jadi bupati Belitung Timur (Beltim) setelah hanya 7 bulan jadi DPRD II karena masyarakat melihat saya berbeda.
Saya tidak pernah curi uang dan berbagai dana fiktif di DPRD. Ketika jadi bupati, jika Anda cek kekayaan saya, mungkin saya bupati pertama yang harta kekayaanya setelah jadi bupati malah menurun! Jika saya curi uang selama jadi bupati, saya tidak mungkin bisa menggunakan 200 milyar anggaran APBD Beltim utk melakukan program2 saya yang dianggap orang tidak mungkin dilakukan:
• pendidikan gratis 12 TAHUN,
• pelayanan kesehatan gratis (semua sampai caesar, obat-obatan, ambulance, bahkan santunan kematian) lewat sistem asuransi,
• hot mix jalan sampe ke pedalaman (silahkan datang ke Beltim dan liat sendiri),
• bantuan untuk puluhan bahkan ratusan rumah yang sudah mau roboh,
• dan masih banyak lagi.
Secara logis saja, tidak mungkin saya mampu lakukan apa yang saya lakukan di Beltim dengan APBD 200 milyar jika saya korup uang APBD tersebut. Informasi anggaran pemda sewaktu saya jadi bupati bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tanyakan kepada pengusaha-pengusaha dan kontraktor siapa Ahok bupati gila itu, apakah dia korupsi.
Saat saya di DPR, saya selalu transparan terkait dengan gaji yang saya terima dan segala macam keuangan di DPR yang saya ketahui. Semua bisa dilihat di website saya. Saya mungkin satu-satunya pejabat yang paling lantang mendorong pembuktian terbalik harta kekayaan SEMUA PEJABAT NEGARA. Saya siap jadi orang pertama. Semua pejabat negara perlu di cek apakah harta kekayaan dan pajak yang dibayarnya sesuai atau tidak. Jika Anda punya kenalan di politik atau di masyarakat sipil, silahkan tanyakan kepada mereka rekam jejak saya terkait korupsi.
Kasus yang muncul belum lama ini menarik utk diceritakan juga. Beberapa bulan lalu (di tahun 2011) ada orang melaporkan saya ke POLRI bahwa saya merusak hutan lindung di tahun 2001! Padahal yang terjadi adalah bukannya saya menambang di atas hutan lindung tapi justru Departemen kehutanan waktu itu yang seenaknya mempatok daerah yang awalnya sudah ada ijin untuk lahan pasir silika sebagai hutan lindung! Hanya karena perusahaan sawit membabat hutan lindung pantai bakau,dan lucunya mereka justru dpt sertifikat HGU di atas lahan eks Hutan lindung, lokasi pasir saya dijadikan lahan pengganti HL pantai tsb.
Ini penting saya ceritakan karena begitu surat dari Menhut keluar di tahun 2005 (saat saya jadi bupati), SAYA SENDIRI YANG MENCABUT IJIN PENAMBANGAN SAYA yang sebenarnya adalah hasil permainan pejabat brengsek. Intinya: silahkan Anda cek semua yang saya sebutkan di atas, dan nilai sendiri apakah saya pejabat yang bersih.
Silahkan cek juga ke masyarakat di BELTIM yang sudah merasakan langsung kepemimpinan saya disana
Kenapa Ahok seringkali tidak menyelesaikan masa jabatannya alias “loncat-loncat”?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan jadi serangan lawan politik saya maupun orang yang belum mengenal saya 
. Bagi lawan politik saya, mereka sudah tidak bisa menyerang saya dari sisi integritas dan korupsi, maka inilah yang sering digunakan untuk menjatuhkan saya. Tidak masalah.
Dua hal penting: pertama masalah ambisi, dan kedua, masalah oportunis.
Buat saya seorang manusia perlu punya ambisi untuk bisa sukses. Pertanyaannya, apakah ambisi itu utk kebaikan orang atau kepentingan sendiri. Tuduhan saya sebagai politisi oportunis menurut saya salah alamat. Secara logis kalau tujuan pegang jabatan adalah untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dan menikmati hidup, lebih enak jadi bupati dulu 10 thn, kemudian baru jadi gubernur 10 thn, dan dpr/dpd 10 thn, jd pas pensiunnya.
Tapi saya masuk ke politik karena punya niat untuk MELAWAN KESEMENA-MENAAN dan PENINDASAN! Ini artinya melawan hampir semua elit. Untuk itu, strategi yang defensif dan menunggu tidak akan beres. Jika saya tidak maju merangsek dan terus melawan ke atas, hari ini saya mungkin sudah sama seperti bupati-bupati lain karena secara tidak langsung saya sudah takut untuk kehilangan jabatan.
Saya melawan ke tingkat gubernur karena saya ada keinginan untuk membuat sistem pensiun (di Beltim saya hanya buat sistem asuransi karena sistem pensiun tidak bisa karena pasar di beltim tidak cukup luas). Tetapi cagub terkuat saat itu tidak setuju sementara si petahana yang tadinya saya dukung dan sudah setuju dengan ide saya malah dijatuhkan di tengah jalan.
Akhirnya saya putuskan melawan meski gagal setelah berhadapan dengan kecurangan yang menurut saya sistemik. Sementara itu pikiran saya, orang-orang idealis harus masuk menguasai eksekutif. Lembaga legislatif seperti DPRD dan DPR harus dijadikan tempat batu loncatan untuk menunjukan integritas kita. Oleh karena itu saya tidak mau berlama-lama di DPR dan mau melawan ke DKI. Ini juga saya dituduh ambisius dan oportunis padahal jika menggunakan logika politik pragmatis dan egoistis, lebih baik saya kembali ke Babel jadi gubernur disana karena berbagai hasil survei menunjukan sayalah kandidat terkuat.
Pertanyaan saya apakah ada politisi seperti saya yang siap melepas sesuatu jabatan tinggi yang sudah hampir pasti di tangan untuk sesuatu yang tidak jelas (bahkan menurut sebagian orang MUSTAHIL)? Silahkan nilai ambisi saya dan silahkan nilai apakah saya oportunis.
Apa alasan mencalonkan diri di Pilgub DKI?
Saya melihat Indonesia betul-betul sudah pada titik persimpangan lagi dan butuh suatu perubahan yang cepat dan menyeluruh. Untuk itu perlu ada contoh satu provinsi untuk bisa jadi model bagi daerah-daerah lain. Jika di Babel, saya melihat sulit karena Babel terlalu kecil dan nanti dianggap tidak bisa dijadikan contoh. Seperti semua program2 saya di Beltim tidak pernah muncul dan tersosialisasi.
Ingat hampir 80% pemberitaan media itu terkait kejadian di Ibukota. Saya juga ingin menunjukan bahwa berpolitik tanpa politik uang tapi dengan mengajar dan mendidik masyarakat bisa berhasil di tempat seperti DKI sekalipun dan ini bisa dijadikan model dan standar berpolitik yang baru! Yang tidak kalah pentingnya adalah saya ingin membuat standard baru bagi seorang pemimpin dan ini bisa dilakukan dengan melakukan perlawanan di DKI. Pemimpin harus bersih (bebas korupsi dan berani buktikan harta dan pajaknya), transparan (siap membuka semua anggaran utk publik), dan profesional (bisa diakses langsung dan setiap saat dengan menyediakan nomor HP pribadinya).
Soal politik uang, apa mungkin bisa menang tanpa politik uang dalam berkampanye?
Pada awalnya saya masuk ke politik di tahun 2004, saya maju dulu sebagai DPRD tingkat II (Kabupaten). Ketika itu hanya 97 orang yang memilih saya. Kenapa? Pertama karena mereka tidak tau siapa saya dan kedua karena saya menolak membagi-bagikan uang. Alhasil ada satu kampung yang tidak pilih saya, bahkan saksi-saksi saya tidak mau pilih saya. Pada satu even kampanye, saya naik ke panggung saya katakan “Anda goblok semua!” karena Anda sebenarnya tidak kenal saya dan siap menukar 5 tahun masa depan Anda dengan baju kaos, sedikit uang atau beras. Beruntung saya terpilih lewat kursi sisa.
Di DPRD II saya tunjukan saya berbeda. Ketika maju jadi bupati, uang kampanye saya tidak lebih dari 700 juta, bisa menang dengan 37,12% suara. Mengapa? Karena masyarakat tau betul siapa saya di DPRD II. Bahkan ketika saya maju jadi gubernur, meski kalah, 63% rakyat di Beltim memilih saya. Saya juga berprinsip, saya mau jadi pejabat karena mau melakukan perlawanan terhadap sistem yang korup, jadi saya tidak khawatir kalo orang tidak mau pilih saya bahkan saya justru meminta mereka mendukung saya dalam bentuk apapun.
Saya selalu mendidik rakyat agar mereka jangan mau menerima uang sedikit atau apapun dari pejabat yang akan merampok lebih banyak dari kita. Yang kita harus cari adalah pejabat bersih yang mau dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dengan menggunakan APBD untuk rakyat!
Menurut saya, yang dibutuhkan masyarakat bukan uang secuil, beras, pengobatan gratis atau apapun, yang mereka butuhkan selalu adalah pejabat yang bisa diakses langsung setiap mereka ada kebutuhan darurat atau mereka mengalami penindasan.
Poin saya: kita bisa berpolitik dan berhasil tanpa politik uang tapi harus berani mulai membangun semuanya dari bawah dan membuktikan kepada masyarakat bahwa saya berbeda dan bersedia jadi pelayan.
Apa pasangan Jokowi-Ahok bisa menyelesaikan masalah di DKI?
Pertama-tama DKI dari sisi birokrasi jauh lebih mudah dibandingkan provinsi lain karena Walikota/bupati sampai lurah DIPILIH oleh GUBERNUR. Di daerah, kades dan bupati/walikota tidak bisa diatur oleh gubernur.
Sementara itu semua solusi utk permasalahan di Jakarta sudah tersedia. Berbagai master plan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga dan pemerintahan luar negeri sudah dibuat. Sampai hari setiap pemimpin di DKI ketika ditanya mengapa master plan tersebut tidak dijalankan jawabannya selalu sama: kurang uang. Padahal APBD DKI saat ini berkisar antara 25-30 triliun, dengan potensi APBD jika semua pemasukan dari reklame, parkir, dan jasa betul-betul bisa lepas dari korupsi bisa mencapai 50-80 triliun. Tentu saja kurang uang jika korupsi merajalela dimana-mana.
Saya punya visi dan misi yang sejalan dengan pak Jokowi, kami yakin jika anggaran yang ada tidak dikorupsi Jakarta punya uang lebih dari cukup utk menjalankan master plan yang ada secara bertahap. Hal lain yang sangat penting adalah tranparansi anggaran. Jika masyarakat bisa secara mudah mengakses informasi anggaran pemerintah, mereka juga akan dengan rela ikut berpartisipasi untuk menutupi berbagai kekurangan yang ada. Intinya masalah DKI bisa diselesaikan dengan anggaran yang ada dan perencanaan yang sudah tersedia jika ada pemimpin yang berani bersih, dan memang berniat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Apa bisa berhadapan dengan birokrasi yang korup?
Sangat mudah. Jika pemimpin di atas tidak ikut bermain, dia bisa dengan leluasa menekan dan memecat orang yang bermain dan korup. Selama ini prinsipnya: Anda ambil bagian Anda, saya ambil bagian Anda, mari kita tidak saling ganggu. Pemimpin yang lurus diuntungkan karena birokrasi itu tidak bersatu, hujan tidak merata. Banyak birokrat yang pinter dan baik malah tersingkir. Orang-orang inilah yang akan muncul ke permukaan di bawah kepemimpinan yang bersih. Kemudian, birokrat2 yang tadinya korup akan berpikir: daripada tidak dapat bagian sama sekali lebih baik kita ikut permainan yang ada dan mau tidak mau dipaksa ikut bersih. Ini semua sudah pernah saya alami dan lakukan ketika menjadi bupati beltim.
Menurut saya, model kasusnya tidak jauh berbeda. Kemudian, jika Gubernur dan wakilnya berani membuat nomor HP pribadinya tersedia bagi masyarakat, masyarakat bisa memberikan masukan dan pengaduan jika ada aknum-oknum birokrasi yang korup dan lamban. Ini akan menciptakan sistem alami yang membuat aparat birokrasi berpikir dua kali untuk tidak bekerja sesuai aturan dan tugasnya.
Apakah ada peluang menang bagi Pasangan Jokowi-Ahok?
Melakukan suatu terboson, melakukan perlawanan terhadap status quo, apalagi membuat sejarah, memang tidak pernah mudah. Apalagi jika orang-orang idealis yang ingin perubahan menganggap suatu usaha untuk melawan tidak mungkin berhasil dan kemudian undur diri dan tidak mendukung.
Jika demikian sikap dan logika kelompok idealis, tentunya dengan sendirinya peluang utk menang hampir tidak ada. Tapi jika kelompok idealis yang mau perubahan siap mendukung, inilah waktunya karena saat ini tidak ada figur yang betul-betul dipercaya masyarakat untuk memimpin Jakarta. Rakyat butuh kandidat yang sudah terbukti bersih, transparan, dan profesional. Dan saya sangat senang bisa mendampingi pak Jokowi yang juga memiliki track record yang sangat baik semasa menjadi Walikota Solo. Butuh dukungan masif dari akar rumput untuk mewujudkan perubahan besar ini.
Andai Menang, bagaimana berhadapan dengan DPRD yang tidak bersahabat?
Di awal masa pemerintahan saya sewaktu menjadi bupati Beltim, 95 persen anggota DPRD (19 dari 20 kursi, 1 kursinya itu kursi yang saya tinggalkan) berseberangan dengan saya. Mereka mengancam tidak mau membahas anggaran. Sekda mengatakan bahwa ia mampu “bereskan”. Saya katakan kepada mereka, jika tidak mau dibahas, TIDAK USAH DIBAHAS. Saya akan gunakan anggaran tahun lalu, sementara kalian semua tidak bisa gajian dan tidak bisa ambil SPPD fiktif lagi.
Apa yang terjadi? Keesokan harinya semua pimpinan DPRD datang dan mengajak damai. Saya akhirnya bisa dengan leluasa memasukan anggaran utk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dll yang sesuai dengan keinginan dan visi misi saya. Intinya: jika pemimpin tidak ikut main, dia justru bisa lebih leluasa bergerak karena tidak perlu negosiasi dengan oknum2 pejabat korup lain. Apalagi jika ia dipilih oleh rakyat dan mendapat dukungan riil dari bawah. Tidak perlu ada yang ditakuti
Saya yakin pak Jokowi juga memiliki pandangan serupa.
Situs Relawan Gubernur DKI Jakarta 2012 - Jokowi Basuki (Ahok) 