VISI – MISI & PROGRAM KERJA JOKOWI BASUKI – JAKARTA BARU

JOKO WIDODO (Jokowi) BASUKI TJAHAJA PURNAMA (Ahok) PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA 2012

PENDAHULUAN

Persoalan di DKI Jakarta jelas tidak sederhana, tetapi sangat rumit dan kompleks. Jakarta adalah sebuah kota besar, masuk 10 teratas kota-kota besar di dunia. Luasnya 66.000 hektar, memiliki 9,6 juta penduduk di malam hari dan 12 juta di siang hari. Jika digabung dengan kota satelit di sekitarnya, Jakarta adalah sebuah megapolitan dengan lebih dari 20 juta penduduk.

Jakarta memiliki kepadatan rata-rata 15.000 jiwa per km2, namun di berbagai slum area kepadatan itu hampir mencapai 70 ribu jiwa per km2. Dengan tata ruang, pola pemukiman, dan infrastruktur transportasi yang ada saat ini, jelas mengurus Jakarta bukan perkara gampang.

Namun untuk menyelesaikannya, seorang pemimpin perlu menyederhanakan cara berpikir agar tidak terjebak dalam benang kusut persoalan. Bukan menyederhanakan dan menganggap remeh persoalan tetapi menyederhanakan pola pikir.

Harus dipahami bahwa Jakarta memiliki seluruh potensi dan sumberdaya untuk menjadi kota terbaik dan kebanggaan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di Jakarta terdapat banyak ahli dan pakar di bidang tata kota, ahli transportasi, pakar dalam hal pemukiman, drainase, lingkungan, dan lain-lain. Kita juga memiliki dana yang cukup. Selama 5 (lima) tahun, Gubernur DKI Jakarta di masa mendatang memiliki anggaran lebih dari 180 triliun rupiah. Namun semua potensi ini tidak akan bisa terealisasi jika Jakarta tidak memiliki manajer kota yang tepat, yang tidak berpikir rumit-rumit, yang mampu melihat persoalan ini secara sederhana.

Gubernur Jakarta itu bukan hanya sekadar pemimpin politik, melainkan seorang manager kota. Tugas utama seorang manajer kota itu cuma satu, yaitu to govern, memerintah. Kemudian baru kita urai maksud dari memerintah tersebut, yaitu ketika dia mampu mengeluarkan kebijakan publik (public policy). Nah apa ukurannya sebuah kebijakan Gubernur itu dianggap sebagai public policy? Yaitu ketika kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka kebutuhan publik.

Jakarta hari ini bukannya tidak berkembang dan maju. Jakarta tetap tumbuh dan semakin berkembang. Namun sayang, arahnya bukan sebagai tempat hunian yang nyaman bagi warga. Jakarta hari ini tumbuh mirip seperti di zaman VOC tahun 1730 – awal 1800-an, yaitu sekadar memenuhi kebutuhan dan keserakahan kapital, bukan untuk menciptakan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan manusiawi bagi warganya. Oleh sebab itu, tugas utama Gubernur ke depan adalah membalik orientasi pembangunan kota, dari sekadar memenuhi kepentingan kapital kepada pemenuhan kepentingan publik. Yang tidak disadari orang adalah, ketika kota ini menjadi lebih nyaman, bebas macet dan banjir, maka bisnis bisa tumbuh subur dan menguntungkan. Ketika Jakarta bebas macet, berarti ada 45 triliun kekayaan publik yang TIDAK hilang sia-sia di jalan raya, dan itu juga berarti peluang besar untuk tumbuhnya berbagai bisnis yang sehat di Jakarta.

Jadi macet, banjir, problem tata ruang, sampah, dan lain-lain itu sebenarnya hanya symptom, gejala-gejala yang tampak di permukaan, sementara penyebab utamanya tersembunyi jauh di dasar gunung es. Menurut kami, kegagalan berbagai daerah dalam memajukan dan sekaligus memakmurkan warganya itu adalah belenggu konflik kepentingan ekonomi politik Kepala Daerah. Dengan demikian, meskipun memiliki visi yang bagus, misi yang luar biasa, namun jika si Kepala Daerah terikat dengan belenggu ekonomi politik dengan pihak lain, dia tidak merdeka dalam menjalankan gagasannya. Seringkali, ini yang menyebabkan orientasi pembangunan itu terbalik, bukan melayani keperluan mayoritas warga, malah memenuhi kepentingan segelintir warga saja.

Dari mana memulai proses pembenahan Jakarta? Mulailah dengan memilih pemimpin yang punya visi tetapi juga sekaligus merdeka untuk menjalankan gagasan-gagasannya baiknya. Warga sebuah wilayah, tidak hanya Jakarta, harus menemukan pemimpin yang seperti ini.
Masalah-masalah di Jakarta ini banyak, tidak mungkin diselesaikan sekaligus secara keseluruhan. Kita harus mulai memilah-milah, bukan berarti mengabaikan, namun jika persoalan prioritas ini diselesaikan, maka lebih dari 50% persoalan Ibukota bisa diselesaikan.
Pertama adalah membenahi kultur pelayanan birokrasi. Harus profesional dan tidak boleh korup. PNS kita sangat paham masalah, namun kultur kerja mereka yang perlu dibenahi. Ini tidak mudah, tetapi harus bisa dilakukan.
Kedua, adalah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Sebab banyak sekali program pembangunan di Jakarta terkait dengan pemerintah pusat. Ini bukan berarti, kalau gagal, kemudian kita bisa menyalahkan pemerintah pusat yang tidak memberi izin atau anggaran. Kesungguhan seorang manajer kota dalam memenuhi komitmennya terhadap warga juga terlihat dari kesungguhannya mengatasi tembok-tembok birokrasi dan peraturan yang menghambat pembangunan.

VISI

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi dan manusiawi, dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan melayani.

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

PROGRAM KERJA UNGGULAN

BIDANG PENATAAN KOTA

1. Mengintegrasikan Penataan Ruang Kota dengan Penataan Transportasi
2. Memperlambat laju perubahan pemanfaatan lahan untuk pendirian bangunan dengan mendorong dan memaksa pertumbuhan bangunan hunian ke jenis hunian vertikal khususnya di jalur angkutan masal sehingga komponen biaya angkutan yang harus dibayar masyarakat menjadi lebih effisien.
3. Menambah ruang-ruang terbuka dengan program konsolidasi lahan dan mendorong warga pindah ke hunian vertikal.
4. Pembangunan super blok-blok one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan untuk warga kelas menengah ke bawah.
5. Pembangunan apartemen sederhana di atas tanah-tanah negara dengan bekerja sama dengan Pemerintah pusat.
6. Membuat regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk mengefektifkan fungsi hunian atau fungsi tempat tinggal dari bangunan ruko (rumah toko).
7. Peremajaan RW kumuh dan mendorong serta memfasilitasi warga untuk membangun rumah hunian vertikal yang memberi keuntungan ekonomi bagi warga yang memiliki lahan di tempat tinggalnya.
8. Mengkaji pembentukan BUMD yang khusus berfungsi untuk menyediakan perumahan yang berkualitas dan terjangkau

MENGATASI BANJIR

1. Meningkatkan kapasitas angkutan masal yang hemat ruang, ramah lingkungan serta nyaman agar pengguna kendaraan pribadi (mobil&motor) mempunyai pilihan untuk beralih ke moda yang effisien dan lebih menjamin keselamatan.
2. Mengganti moda angkutan yang tidak tepat untuk transportasi kota yakni angkutan kecil (angkot) secara bertahap dengan bus menangah dan bus besar.
3. Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah. Melakukan ‘jemput bola’ yaitu merintis jalur BRT (Bus Rapid Transit ) dari/ke kota² satelit di Jabodetabek ke Jakarta, dengan prinsip Win-Win solution, sehingga produktifitas para pekerja di Jakarta dapat lebih baik
4. Menambah armada busway dan menyempurnakan sistem pelayanan yang ada menjadi Bus Rapid Transit sistem serta mengganti jalur-jalur yang sudah padat menjadi berbasis REL yang kapasitasnya lebih besar. Mengutamakan people mobilization, bukan car mobilization.
5. Mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum. Meningkatkan keamanan pengguna kendaraan umum khususnya untuk wanita.
6. Melanjutkan proses perintisan pembangunan MRT/Subway sebagai angkutan masal warga kota.
7. Melengkapi penyediaan transportasi massal dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui berbagai metode
8. Mengkaji penggabungan pengelolaan angkutan umum dengan pengelola perumahan dan jalan tol untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pendanaan.

BIDANG KESEHATAN

1. Memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi KARTU JAKARTA SEHAT yang berlaku di rumah sakit pemerintah, dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.
2. Menyediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di Super Blok untuk kalangan menengah ke bawah.

BIDANG PENDIDIKAN

1. Melaksanakan amanat Undang-Undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan yang ketat terkait dengan kualitas guru dan materi pendidikan.
2. Pelayanan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu diintegrasikan dalam Kartu Pelayanan Pendidikan Warga Jakarta.
3. Mengantisipasi Bonus-Demografi 2020 dengan meningkatkan program² Pelatihan tenaga kerja dengan bekerjasama dengan dunia usaha dan institusi pendidikan.

BIDANG EKONOMI MASYARAKAT

1. Membangun mall khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.
2. Merevitalisasi pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.

BIDANG KEBUDAYAAN

1. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.
2. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai fasilitas pergaulan warga dan sarana tempat mengekspresikan diri.
3. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
4. Merevitalisasi melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.

BIDANG REFORMASI BIROKRASI

1. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional
2. Mempublikasikan melalui website: (a) program yang sedang dikerjakan berikut anggaran yang digunakan; (b) kemajuan proyek yang dikerjakan di tiap wilayah, dan (c) sistem pelayanan di kantor-kantor pelayanan administrasi untuk masyarakat;
3. Mengefektifkan implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menjadikan Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta sebagai kantor percontohan dalam implementasi Undang-undang tersebut;
4. Memperbaiki kualitas dan etos kerja pegawai memlalui perbaikan sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem mutasi dan sistem penonaktifan dan pemberhentian pegawai;
5. Melakukan pengangkatan Walikota Wilayah, Direksi BUMD dan Pejabat Aselon II melalui proses fit and proper test
6. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya enam hari kerja.
7. Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga
8. Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder sehingga bisa merasakan keadaan yang sesungguhnya sedang dialami warga
9. Gubernur dan Wakil Gubernur hanya akan berada di kantor selama 1 jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan

Dibuat di Jakarta 1 April 2012

Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 : JOKO WIDODO
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 : BASUKI TJAHAJA PURNAMA

7 Alasan HARUS Jokowi yang DKI 1

Jokowi naik Trans Jakarta, bukti dia langsung turun ke jalan untuk selesaikan masalah

Sebagai anak bangsa yang baik, tentu saja kita ingin Bangsa Indonesia maju dan berkembang lebih dahsyat lagi. Gini aja, sementara banyak blog lain yang mengulas tentang sepak terjang dan kenapa tidak memilih Jokowi sebagai DKI 1 (dengan alasan yang cukup aneh, yaitu kelebihan Pak Joko Widodo yang diputar balik menjadi kelemahan, smart, tapi saya akan berikan dari sisi sebenarnya)